Kegiatan Bimbingan Teknik Aplikasi Pemetaan dan evaluasi Kondisi Politik Dalam Negeri yang Dinamis seluruh Indonesia diselenggarakan oleh Direktorat Politik Dalam Negeri pada hari Jumat tanggal 29 September 2017, bertempat di The Royal Hotel Kuningan Jalan Kuningan Persada Kav.2, Setiabudi Jakarta Selatan, peserta kegiatan sebanyak 100 (seratus) orang terdiri dari utusan Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kabupaten / Kota se-Indonesia.
Meteri kegiatan disampaikan oleh :
1. DR, Drs. Bahtiar, M.Si, Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri;
2. Purwoto, Pusat Data Informasi Kementerian Dalam Negeri.
• Bimbingan Teknik Aplikasi Pemetaan dan evaluasi Kondisi Politik Dalam Negeri yang Dinamis seluruh Indonesia, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan jajaran Badan Kesbangpol di semua daerah agar kedepan tersedia aplikasi data base partai politik, data base yang disusun tersebut akan terintegrasi dari mulai pusat sampai ke tingkat Kabupaten / Kota peran penting para pengurus partai politik untuk memberikan data dan informasi keberadaan dan kepengurusannya di semua tingkatan sesuai yang dibutuhkan;
• Pengisian Aplikasi Data Base diharapkan dapat secepatnya diisi agar Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dapat mengetahui situasi di tiap tiap Kabupaten / kota agar berbagai persoalan yang terjadi di daerah dapat diselesaikan dengan cepat;
• Jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah harus lebih aktif dalam melakukan input data base partai politik karena tanpa adanya kerjasama dari kesbang daerah dalam melakukan update data maka tidak mungkin data parpol yang terintegrasi secara nasional dapat terwujud;
• Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998 partai politik di Indonesia mendapatkan ruang yang cukup bebas, sejak itu pula banyak warga negara mendirikan partai politik dengan visi yang baru atau menggunakan visi yang lama dan ciri masa lalu sebagaimana yang yang disyaratkan dalam Undang undang tentang partai politik;
• Terkait pemilu dan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia, sesuai dengan RPJMN 2015-2019 terkait keterwakilan perempuan dalam pemilu yaitu meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, dan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambil keputusan di lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif;
• Hak perempuan untuk berpolitik ada di dalam UUD 1945 terutama pasal 27 ayat 1 serta UU 39/1999 tentang Hak asasi Manusia pasal 39, dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan tahun 1952 yang diratifikasi dengan UU 68/1958 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Politik Perempuan, Peran Partai Politik kedepan terkait peran perempuan dalam berpolitik, Partai Politik perlu lebih meningkatkan upaya kaderisasi, keanggotaan dan kelembagaan internal yang lebih baik dengan penerapan kuota untuk perempuan yang lebih memadai, sedangkan untuk Pemerintah Daerah perlu peningkatan jumlah kuota dan partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan dan implementasi pelaksanaan Undang-undang yang Pro kepada perempuan.